Oleh I Nengah Subadra
DILIHAT dari jumlah energi yang dihabiskan, terlihat dengan jelas bahwa orang kaya jauh lebih banyak menghabiskan energi daripada orang miskin. Permintaan terhadap penggunaan energi khususnya bahan bakar minyak jenis premium dan solar untuk mobil-mobil pribadi yang umumnya digunakan oleh kalangan orang kaya semakin hari semakin meningkat. Ini dapat dilihat dari bertambahnya dealer mobil dan meningkatnya daya beli masyarakat serta ambisi untuk meningkatkan prestise. Jumlah bahan bakar yang digunakan oleh orang kaya pengguna kendaraan mobil jauh lebih banyak, berkisar antara Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000 dalam setiap pengisian BBM. Ternyata meningkatnya taraf hidup masyarakat juga mengakibatkan dampak negatif yang sangat besar yang harus ditanggung oleh negara.
Beratnya beban untuk kepentingan energi BBM yang harus ditanggung oleh negara bukan hanya disebabkan ulah orang kaya, tetapi juga disebabkan oleh para pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas negara seperti kendaraan dan perumahan dinas. Kendaraan dinas yang seharusnya dipakai untuk urusan dinas saja sering kali dipergunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan partai. Tetapi bahan bakarnya diambilkan dari uang negara dengan menggunakan kupon atau nota pembelian.
Sementara orang miskin yang umumnya menggunakan sepeda motor atau jalan kaki untuk aktivitas pekerjaannya hanya memerlukan sedikit energi. Untuk sepeda motor, pembelian bahan bakar premium antara Rp 5.000 sampai dengan Rp 15.000 dalam setiap pengisian BBM. Selisih jumlah penggunaan bahan bakar kendaraan antara orang miskin dan orang kaya dan pejabat ini memperkuat argumentasi bahwa orang kaya dan pejabat negara jauh lebih boros menggunakan energi BBM daripada orang miskin.
Bukti lain yang dapat dilihat adalah dalam hal penggunaan energi listrik. Orang kaya yang umumnya tinggal di rumah-rumah mewah biasanya menggunakan daya listrik yang tinggi (paling sedikit 1.200 watt) untuk keperluan sehari-hari karena semua fasilitas rumahnya seperti lampu, setrika, televisi, kulkas, mesin cuci dan pendingin ruangan menggunakan energi listrik yang sangat banyak. Sedangkan orang miskin hanya menggunakan daya listrik dengan kapasitas 450-900 watt saja karena mereka tidak memiliki alat-alat rumah tangga yang lengkap. Umumnya mereka hanya menggunakan energi listrik untuk penerangan karena mereka memiliki daya bayar yang sangat rendah.
Tak Tepat Sasaran
Subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintah selama ini tidak tepat sasaran karena bersifat merata, bukan adil. Pemerintah memberikan subsidi kepada semua warga negara Indonesia secara merata dengan jumlah yang sama dalam setiap liternya. Semestinya subsidi yang diberikan berkeadilan. Masyarakat kecil yang menggunakan hanya sedikit bahan bakar mendapatkan subsidi yang lebih banyak, sedangkan orang kaya subsidinya harus lebih sedikit atau sama sekali tidak diberikan subsidi karena mereka memiliki banyak uang dan daya beli yang tinggi. Sebagai contoh, pemerintah misalnya memberikan subsidi bahan bakar premium sebesar Rp 4.500 per liter. Pengendara sepeda motor membeli tiga liter, berarti pengendara ini mendapatkan subsidi sebesar Rp 13.500 (4.500 x 3 liter). Sedangkan pengendara mobil membeli 50 liter, berarti pengemudi mobil itu mendapatkan subsidi sebesar Rp 225.000 (Rp 4.500 x 50 liter). Jika begini faktanya, adilkah pemerintah dalam memberikan subsidi kepada masyarakat?
Rencana pemberian insentif dan disintensif kepada para pelanggan PLN juga kurang tepat. Kebijakan ini semestinya tidak diterapkan untuk pengguna listrik dengan daya 450-900 VA karena mereka memiliki daya bayar yang sangat rendah. Sedangkan pengguna listrik dengan daya 1.200 VA ke atas harus dikenakan tarif dasar listrik yang jauh lebih tinggi dan tidak perlu diberikan insentif karena dapat dilihat dengan nyata bahwa mereka memiliki daya bayar yang jauh lebih tinggi.
Solusi
Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk penghematan energi adalah sebagai berikut: (1) Kampanye dan seruan penghematan energi terutama bahan bakar minyak dan listrik harus tetap dilaksanakan untuk mengingatkan masyarakat bahwa ketersediaan energi terus berkurang dari hari ke hari; (2) Berikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa generasi yang akan datang juga membutuhkan energi untuk kehidupannya. (3) Pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor dalam satu keluarga; (4) Peningkatan tarif pajak kendaraan bermotor khususnya mobil pribadi; (5) Pembuatan akses jalan dan pengembangan sarana transportasi masal yang murah dan nyaman; (6) Pemerintah harus merevisi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan energi dan mengupayakan untuk memberlakukan kebijakan baru yang berkeadilan, bukan merata.
Penulis, dosen Akademi Pariwisata Triatma Jaya-Dalung
Diterbitkan oleh Bali Post, pada hari Sabtu, 12 April 2008
